LPKMI

Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia

Sertifikasi

Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Berbasis Komputer

Sehubungan dengan diberlakukannya Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai aturan pelaksanaannya, yang dituangkan dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP, serta dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pusat Diklat Lembaga Masyarakat Profesi Indonesia (Pusdiklat- LMPI) akan melaksanakan Diklat 4 hari dan […]

Pembinaan & Sertifikasi Ahli K3 Listrik – Kemnaker RI

Salah satu kebutuhan yang paling vital dan penting dalam hidup masyarakat adalah listrik. Dengan listrik, pekerjaan masyarakat, terutama perusahaan menjadi lebih efektif. Tapi perlu diketahui, perlu adanya tenaga ahli khusus listrik untuk pemasangan, operasi, dan maintenance kelistrikan. Seorang dikatakan ahli K3 listrik jika telah memenuhi kriteria dan syarat dari KepDirjen No.KEP. 48/PPK & K3/VIII/2015. Bahkan, […]

Sertifikasi Teknisi K3 Listrik

Listrik mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dan mengancam bangunan beserta isinya. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap resiko bahaya listrik, maka instalasi listrik harus direncanakan, dipasang, diperiksa dan diuji oleh tenaga teknisi yang berkompeten dan memiliki ijin kerja sebagaimana dimaksud dalam […]

Pembinaan dan Pelatihan Calon Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI

Sertifikasi dan penunjukkan sebagai Ahli K3 Umum merupakan program pemerintah untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit didunia kerja, sehingga dapat meningkatkan kemanan bekerja, profit dan image positif bagi perusahaan. Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) telah menjadi isu penting, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan persyaratan K3. K3 […]

Bimbingan Teknis Verifikator TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Penyedia Barang dan/atau Jasa yang beroperasi di Indonesia wajib melakukan verifikasi atas capaian TKDN gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa, atau gabun gan barang dan jasa. […]

Kembali ke Atas